Presiden Jokowi memohon perbankan di dalam negara, paling utama BUMN ataupun himpunan bank negeri( Himbara), menunjang industri hilirisasi lewat pendanaan untuk pembangunan proyek pabrik pengolahan mineral ataupun smelter.
Tidak cuma itu, Menteri Investasi/ Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, pula ikut menyinggung perbankan nasional yang sangat sulit menyetujui kredit untuk proyek smelter. Perihal ini membuat kebanyakan smelter mayoritas dibiayai oleh asing.
Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia( LPPI), Amin Nurdin, menarangkan perbankan memang mempunyai sederet pertimbangan dalam membagikan kredit untuk proyek smelter.
“Paling utama karna jumlahnya lumayan besar, tingkatan ketidakpastiannya besar, setelah itu prosesnya juga jangka panjang, itu 3 perihal yang jadi pertimbangan mengapa bank besar terutama Himbara belum masuk membiayai perihal ini” jelasnya kepada kumparan, Pekan( 5/ 2).
Amin melanjutkan, pertimbangan lain dari sisi perbankan ialah pertama mungkin lantaran mereka belum memiliki struktur kredit yang cocok, walaupun bank tercantum ke dalam wholesale banking ataupun bank korporasi.
“Tetapi aku yakin itu ketentuan main dan sebagainya belum jelas, terus belum terdapat jaminan dari pemerintah terpaut masa depan proyek ini sehingga mereka masih ragu- ragu buat mengambil peran,” lanjut dia.
Setelah itu, tambah dia, masih sedikit bank yang memiliki komitmen pendanaan jangka panjang. Karena, bila bank mau membagikan kredit jangka panjang otomatis dana yang terpendam di bank wajib jangka panjang biar ada penyeimbang likuiditas.
Jokowi Sindir Proyek Smelter
Dengan begitu, Amin juga menganjurkan supaya masing- masing pihak, baik itu perbankan ataupun industri owner proyek smelter untuk mengkaji kembali mekanisme pembiayaan yang tidak merugikan segala pihak.
“Dari itu semua, menurut saya sebab dari sisi calon debitur ataupun bank ini ialah model bisnis baru jadi wajib betul- betul dikaji ketentuan mainnya seperti apa, kepatuhan hukumnya kayak apa, risikonya seperti apa, baru setelah itu bank dapat menghasilkan( kredit),” pungkasnya.
Lebih dahulu, Jokowi memohon segala perbankan buat mengawal hilirisasi dengan memudahkan pengajuan kredit buat pembangunan smelter, menyusul larangan ekspor bermacam bahan mentah di tahun ini.
“Aku juga titip supaya ini dikawal. Bank- bank itu mengawal ini. Jika terdapat orang yang mengajukan kredit untuk buat smelter diberi. Jika orang kita sendiri jangan dipersulit,” kata Jokowi saat Mandiri Investment Forum 2023, Rabu( 1/ 2).
Dalam peluang sama, Bahlil menuturkan meski ekuitas ataupun modal yang dipunyai industri smelter besar, perbankan masih susah menyetujui pemberian kredit. Perihal ini yang kesimpulannya membuat 90 persen kepemilikan smelter nikel masih asing.
“Memang pembiayaan dari luar negeri itu lebih bagus, ekuitas itu paling hanya 10 persen di Indonesia. Mohon maaf abang- abang aku dari Himbara ini ataupun bank lain telah ekuitasnya gede belum pasti keluar barang itu,” tegas Bahlil.
Sehingga, bagi Bahlil, perlu kerja sama yang baik antara pemerintah, industri, serta perbankan buat membiayai pembangunan smelter. Ia membenarkan, industri smelter tidak perlu waktu lama buat balik modal.
“Saya pastikan smelter NPI( nickel pig iron) itu optimal 5 tahun break even point, aku telah hitung, daripada buat kredit konsumtif yang tidak jelas hanya stand by loan itu jadi kita wajib melaksanakan percepatan yang baik,” ucapnya.
